BANDA ACEH – Badan Pusat Statistik kembali merilis data survey indeks kemiskinan per september 2021. Aceh menjadi Provinsi dengan penduduk miskin sekitar 850,26 ribu jiwa atau sekitar 15,53 persen.
Berdasarkan data terbaru tersebut, penduduk miskin di Aceh naik sekitar 16,02 ribu jiwa per Maret-September 2021.
Angka tersebut disampaikan Dadan Supriadi Koordinator Fungsi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, dalam keterangan pers secara virtual, pada Rabu (2/2).
Angka kemiskinan Aceh kata Dadan naik 0,20 poin dibanding Maret 2021 sebesar 15,33 persen menjadi 15,53 persen.
Penyebab kemiskinan Aceh, sebut Dadan, dipengaruhi oleh komoditi seperti beras dan rokok, dan ini berlaku di perkotan dan pedesaan.
Angka kemiskinan terbaru ini, membuat Aceh masuk berada di deretan lima provinsi termiskin di Indonesia. Setelah Aceh disusul Maluku 16,30 persen, Nusa Tenggara Timur 20,44 persen, Papua Barat 21,82 persen, dan Papua 27,38 persen.
Sementara di Pulau Sumatera, Aceh tetap menjadi provinsi termiskin yang disusul Bengkulu 14,43 persen, Sumatera Selatan 12,79 persen, dan Lampung 11,67 persen.
Tanggapan Pemerintah Aceh
Juru bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA menyebutkan, jika merujuk kepada data survey BPS memang tren angka kemiskinan Aceh mengalami stagnan di angka 15 persen. Meski dalam rilis data BPS ada penambahan angka kemiskinan.
“Data BPS paling Nampak pada permasalahan konsumsi beras dan rokok, kita belum paham juga maksud BPS apakah semakin tinggi laku rokok maka dapat meningkatkan kemiskinan,” kata Muhammad MTA, Jumat, 3 Februari 2022.
Dikatakan MTA, kemiskinan Aceh terjadi stagnasi alias jalan ditempat, salah satu dampak paling signifikan adalah hantaman pandemi covid-19 yang terjadi di seluruh dunia
“Tapi intinya angka kemiskinan Aceh terjadi stagnasi. Salah satu hal tentu pada periode pemerintahan kali ini akibat hantaman pandemi global covid19. Dan ini berlaku mendunia, tidak hanya Aceh, tentu nasional dan kabupaten kota,” ujarnya.
Angka kemiskinan Aceh, sebut MTA, lebih kepada kemampuan masyarakat dalam menghadapi pandemi global. Pemerintah Aceh juga akan membuat kebijakan anggaran yang akan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Aceh.
Saat ini, Pemerintah Aceh telah menyelesaikan draft Rencana Pembangunan Aceh (RPA) secara komprehensif. Hal ini sesuai dengan Inmendagri No 70/2021, dan Pemerintah Aceh telah melakukan langkah-langkah kongkrit bersama Kabupaten/Kota dalam menghadapi anggaran tahun 2023,
“Saat ini kita telah selesaikan draft RPA bersama Kemendagri dan akan kita gelar Forum Konsultasi Publik pada tanggal 8 Februari 2022,” ucap juru bicara yang selalu tampil flamboyan ini.
“Penting kita lakukan penanganan komprehensif bersama Kabupaten/Kota, karena apa yg di rilis BPS merupakan akumulasi kondisi masyarakat kita seluruh Aceh, yg tentu bersentuhan langsung dengan program-program spesifik dari anggaran-anggaran Kabupaten/Kota,” urai MTA.
“Termasuk pendampingan kita bersama Kab/Kota terhadap dana desa, yang seharusnya memberikan dampak ekonomi paling mendasar di gampong-gampong,”pungkasnya.
