Mediasatunews.com | Banda Aceh – Pemerintah Aceh mencatat kemajuan signifikan dalam penanganan dampak bencana hidrometeorologi. Pembangunan hunian sementara (huntara) telah mencapai 99 persen, sementara pemerintah kini memfokuskan upaya pada percepatan pembangunan hunian tetap (huntap).
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat (24/7/2026).
Rapat tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta kepala daerah dari wilayah terdampak bencana.
Nasir menjelaskan, dari target pembangunan sebanyak 20.797 unit huntara, hingga saat ini telah terealisasi 20.715 unit atau sekitar 99 persen.
“Pembangunan huntara hampir rampung. Saat ini, Pemerintah Aceh mulai memfokuskan perhatian pada percepatan pembangunan hunian tetap,” ujarnya.
Menurut Nasir, realisasi pembangunan huntap baru mencapai 397 unit atau sekitar 3,6 persen dari total kebutuhan sebanyak 37.107 unit.
Di sektor infrastruktur, lanjutnya, proses pemulihan juga menunjukkan perkembangan positif. Sebanyak 46 ruas jalan nasional dan 23 jembatan nasional telah berfungsi secara darurat. Sementara itu, 1.543 dari total 1.638 ruas jalan daerah telah kembali dapat dimanfaatkan masyarakat.
Dari sisi pendanaan, Nasir menyebut realisasi keuangan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 telah mencapai Rp146,73 miliar atau sekitar 17,8 persen dari total pagu anggaran Rp824,82 miliar.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk 766 paket kegiatan, dengan 353 paket atau 46,1 persen di antaranya telah memasuki tahap pelaksanaan fisik.
Selain itu, melalui desk bersama 10 kementerian dan lembaga pada 22–23 Juli 2026, teridentifikasi kebutuhan sebanyak 2.537 paket kegiatan dengan nilai sekitar Rp5 triliun. Hingga kini, realisasi pendanaan mencapai Rp2,07 triliun atau sekitar 41,48 persen.
Untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemerintah Aceh mengajukan sejumlah usulan kepada pemerintah pusat, di antaranya penambahan dukungan anggaran kementerian dan lembaga guna menutup kesenjangan pembiayaan program prioritas.
“Kami juga mengusulkan penanganan 10 ruas jalan prioritas nasional yang tersebar di 10 kabupaten/kota terdampak untuk memulihkan akses ekonomi masyarakat,” kata Nasir.
Ruas jalan yang diusulkan berada di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Besar, Aceh Jaya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur.
Menurut Nasir, ruas-ruas tersebut merupakan jalur strategis yang menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman, serta distribusi barang dan jasa.
Ia berharap usulan tersebut menjadi prioritas pemerintah pusat sehingga rehabilitasi tidak hanya memulihkan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memperkuat konektivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta memperkuat ketahanan Aceh terhadap risiko bencana di masa mendatang.
Selain itu, Nasir mengusulkan pembentukan sistem koordinasi terpadu melalui penunjukan person in charge (PIC) di setiap kementerian dan lembaga agar setiap kendala teknis di lapangan dapat ditangani secara cepat dan efektif.
“Pemerintah Aceh berkomitmen menjadi mitra aktif pemerintah pusat dalam mengawal seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, agar setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.[]
