Mediasatunews.com | Banda Aceh – Di atas hamparan samudera awan putih yang seolah tak pernah tersentuh debu dunia, berdirilah Negeri Syuhada. Negeri di Atas Awan itu dikenal karena gunung-gunungnya menjulang menyapa langit, sungainya mengalir bening bak kaca penyejuk jiwa, hutannya menghijau tanpa henti, dan tanahnya menyimpan rahmat Tuhan yang tak ternilai.
Sejak dahulu, masyarakat hidup dalam kesederhanaan yang damai. Mereka memegang teguh pesan leluhur: “Alam bukan warisan untuk dihabiskan, melainkan titipan suci yang harus dijaga bagi anak cucu.”
Nilai itu kemudian dituangkan dalam berbagai aturan negeri, termasuk Peraturan Gubernur tentang perlindungan kawasan suci dan pengelolaan sumber kehidupan, serta berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai payung keadilan.
Namun kedamaian perlahan memudar ketika Raja Kelaparan naik takhta. Pada awal kekuasaannya, ia tampil dengan tutur lembut dan janji kesejahteraan. Akan tetapi, di balik kemegahan istana, keserakahan perlahan menguasai dirinya.
Suatu malam, datanglah para tamu dari negeri seberang membawa peti-peti berisi emas dan janji kemakmuran. Mereka memandang gunung-gunung suci Negeri Syuhada sebagai sumber kekayaan yang harus ditaklukkan.
“Untuk apa hutan tetap rindang jika di dalamnya tersimpan kekayaan yang dapat melipatgandakan kemewahan negeri?” bisik mereka.
Malam itu juga, sang raja menandatangani izin-izin pertambangan secara diam-diam. Izin tersebut lahir dalam keadaan cacat hukum dan mengabaikan aturan yang seharusnya melindungi rakyat serta alam.
Hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diabaikan. Prinsip bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dilupakan. Hak masyarakat adat yang telah menjaga tanah leluhur selama turun-temurun disingkirkan. Bahkan akses masyarakat terhadap informasi ditutup rapat.
Pelanggaran juga terjadi terhadap berbagai peraturan daerah yang melarang aktivitas tambang di kawasan hutan lindung dan sumber mata air, mewajibkan kajian dampak lingkungan, serta mengharuskan persetujuan masyarakat sebelum proyek dijalankan.
Perlahan, luka mulai menyebar. Gunung dibelah, sungai berubah keruh, dan udara yang dahulu sejuk dipenuhi debu yang menyesakkan.
Yang paling menyakitkan adalah cara kekuasaan memanipulasi rakyat. Kerajaan membagikan bantuan berupa beras dan minyak goreng di Lapangan Awan Putih. Warga datang demi memenuhi kebutuhan hidup, tetapi nama dan wajah mereka kemudian digunakan untuk membangun narasi seolah seluruh rakyat mendukung tambang demi kemajuan.
Ketika kenyataan itu terungkap, kemarahan dan kesedihan menyelimuti Negeri Syuhada. Burung-burung pergi meninggalkan hutan, pepohonan merunduk seolah ikut berduka, dan kabut putih yang menenangkan berubah menjadi mendung kelabu.
Di tengah situasi itu, seorang pemuda bernama Banggalang berdiri di atas batu besar peninggalan leluhur. Dengan suara lantang ia berkata:
“Negeri ini tidak pernah miskin sumber daya alam. Yang miskin adalah hati para pemimpin yang lupa hukum, mengkhianati rakyat, dan mengabaikan pesan leluhur.”
Seruan itu membangunkan kesadaran rakyat. Mereka menyadari bahwa menjaga alam bukan tindakan melawan negara, melainkan kewajiban moral yang dijamin hukum dan diwariskan leluhur.
Masyarakat kemudian bangkit secara damai. Para petani menjaga batas hutan, para ibu mengikat kain adat di batang-batang pohon sebagai simbol larangan sakral, sementara para pemuda mendokumentasikan kerusakan lingkungan untuk disebarluaskan kepada publik.
Semakin keras kekuasaan membungkam suara rakyat, semakin kuat pula gema perlawanan itu terdengar.
Hingga suatu malam, hujan turun sangat deras membasuh gunung yang telah terluka. Tanah berguncang hebat, lalu longsor besar menghantam jalan dan mesin-mesin tambang yang merusak alam.
Gunung akhirnya berbicara.
Alam yang selama ini diam dalam kesabaran, bangkit menuntut keadilannya sendiri.[]
