Demo di Lhokseumawe, LMND Nilai Program Food Estate Pemborosan Uang Negara

Demo di Lhokseumawe, LMND Nilai Program Food Estate Pemborosan Uang Negara
Para mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menggelar aksi di Taman Riyadhah Kota Lhokseumawe, Senin 18/10/2021 Foto : Raja Baginda /mediasatunews.com)

LHOKSEUMAWE – Mahasiswa dari Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) melakukan aksi demo di Kota Lhokseumawe, Senin, 18 Oktober 2021.

Aksi unjuk rasa ini dilakukan dalam rangka memperingati Refleksi Hari Pangan Sedunia dan memperingati Hari Kemiskinan Internasional.

Aksi ini dilangsungkan di taman riyadah Kota Lhokseumawe dengan pengawalan ketat aparat Kepolisian dari Kota Setempat sekitar pukul 11.00 WIB.

Para mahasiswa mengusung sejumlah spanduk dan poster bertuliskan “Rakyat lapar dan miskin karena rakusnya oligarki”.

Koordinator aksi Alfathur Rizki mengatakan, Hari Pangan Sedunia yang diperingati setiap tanggal 16 Oktober bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan di bidang pangan.

Peringatan Hari Pangan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian masyarakat internasional akan pentingnya masalah pangan di tingkat Global, Regional maupun Nasional.

“Hari pangan tujuannya untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemudian peringatan hari pangan penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat internasional,” kata Alfathur Rizki di Lhokseumawe kepada wartawan Mediasatunews.com.

Dalam aksi demo ini mahasiswa melayangkan sejumlah tuntutan diantaranya, Pertama, meminta kepada Pemerintah untuk menciptakan master plan ekonomi merdeka yang berarti merdeka dari Kapitalisme, Oligarki dan Neoliberalisme.

Kedua, Mahasiswa juga meminta pemerintah mengevaluasi kembali Program Food Estate, karena menurut mereka program tersebut merupakan pemborosan uang negara. Dan kemudian ditambah lagi banyak mengakibatkan konflik sosial budaya akibat perampasan ruang hidup masyarakat.

Ketiga, politik pangan harus dikelola secara masif dengan melibatkan seluruh kekuatan rakyat supata tidak hanya dikelola oleh kelompok kecil saja (Oligarki).

Keempat, Mahasiswa meminta kepada pemerintah untuk memberi modal, tanah, pengetahuan dan teknologi kepada nelayan serta kepada petani sebagai resolusi kedaulatan pangan Indonesia.

Kelima, Mahasiswa meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan pasal 34 UUD 1945 pasal 27 ayat 2.

Kemudian keenam, mahasiswa meminta pemerintah mewujudkan demokrasi ekonomi sebagai resolusi agar Aceh keluar dari garis kemiskinan.

Selanjutnya pada poin ketujuh, mahasiswa meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi 1 tahun Omnibuslaw. Pada poin tuntutan kedelapan pemerintah mereka minta untuk mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis.

Yang terakhir, dalam aksi demo ini mahasiswa menuntut Pancasila sebagai resolusi problem bangsa.

Seperti diketahui, sejarah hari pangan ini berawal saat konferensi FAO ke 20 yaitu pada November 1976 di Roma yang memutuskan untuk dicetuskannya resolusi No. 179 mengenai World Food Day.

Resolusi tersebut disepakati oleh 147 negara anggota FAO, termasuk indonesia., untuk menetapkan bahwa mulai tahun 1981 segenap negara anggota FAO Setiap tanggal 16 Oktober memperingati hari pangan sedunia.

Di Indonesia masalah pangan menjadi persoalan yang serius, terlebih ditengah masa Pandemi saat ini yang menciptakan terjadinya krisis pangan.

Di tahun 2020 index pangan Indonesia memiliki pergeseran ke nilai positif dari “serius” menjadi “moderat (Global Hunger Index, 2020). Namun demikian kondisi Pandemi yang membuat krisis ekonomi masyarakat sepeti terciptanya atau bertambahnya angka pengangguran menimbulkan implikasi langsung Kepada ketahanan pangan.

Sehingga perspektif ketahanan pangan tidak hanya dilihat dari perspektif makro tetapi juga dari sudut mikro dalam artian sektor-sektor rumah tangga masyarakat yang bersifat Lebih Konkret, sehingga demikian penting adanya mewujud kedaulatan pangan.

Exit mobile version