Mediasatunews.com | Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi untuk memastikan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana dapat diselesaikan sesuai target pada 2027.
Hal tersebut disampaikan Dek Fadh saat memberikan arahan dalam rapat pemutakhiran Rencana Induk (Renduk) kebutuhan rumah pascabencana di Aceh yang berlangsung secara virtual dari Kantor Gubernur Aceh, Selasa (20/10/2026). Rapat tersebut diikuti jajaran pemerintah kabupaten dan kota se-Aceh.
Dek Fadh menegaskan, ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor utama yang harus dipastikan pemerintah daerah agar pembangunan huntap tidak terkendala. Ia meminta kepala daerah segera menyiapkan lahan sebelum proses pembangunan dimulai.
“Untuk masalah rumah ini, 2026–2027 harus siap semua. Tanggung jawab kepala daerah menyediakan lahan. Tahun 2027 harus sudah siap. Jangan sampai rumahnya siap dibangun, tetapi lahannya tidak ada,” kata Dek Fadh.
Berdasarkan pemutakhiran data pemerintah kabupaten dan kota, sebanyak 402.197 unit rumah tercatat mengalami kerusakan akibat bencana. Jumlah tersebut terdiri atas 50.396 unit rumah rusak berat, 73.097 unit rusak sedang, dan 278.704 unit rusak ringan.
Dari total 50.396 rumah yang mengalami kerusakan berat dan membutuhkan pembangunan baru, sebanyak 18.030 unit akan dibangun secara komunal oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di atas lahan yang disediakan pemerintah. Sementara itu, 32.366 unit lainnya akan dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di atas lahan yang disediakan korban banjir.
Dek Fadh juga mengingatkan bahwa data kebutuhan rumah masih berpotensi berubah seiring berlangsungnya proses verifikasi, validasi, dan pembahasan bersama pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah terus memperbarui data kerusakan rumah melalui aplikasi Jitupasna agar kebutuhan pembangunan dapat teridentifikasi secara akurat.
Sementara itu, Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Wahyu Bintono Hari Bawono, meminta dukungan pemerintah daerah untuk memperlancar pembangunan huntap di Aceh.
Ia menyampaikan bahwa sebanyak 50 paket pekerjaan pembangunan huntap di Aceh telah menandatangani kontrak pada 2026. Para pemenang proyek juga telah dikumpulkan di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendapatkan arahan agar pekerjaan dilaksanakan tepat waktu, tepat hasil, dan tepat guna.
Wahyu mengakui bahwa pelaksanaan pembangunan menghadapi tantangan waktu karena harus mengejar target hingga akhir tahun. Meski demikian, ia berharap keterbatasan waktu tersebut tidak menghambat pembangunan huntap komunal.
Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota meningkatkan koordinasi dengan pelaksana proyek, terutama terkait penyediaan lahan dan perbaikan akses jalan menuju lokasi pembangunan.
Menurut Wahyu, dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan agar seluruh tahapan pembangunan berjalan lancar sehingga hunian tetap dapat segera ditempati oleh masyarakat terdampak bencana.[]
