Mediasatunews.com | Aceh Barat – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mempertanyakan keputusan Pemerintah Aceh yang tidak mengalokasikan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp824 miliar kepada daerah tersebut.
Bupati Aceh Barat mengaku terkejut lantaran kabupatennya menjadi satu-satunya daerah yang tidak mendapatkan tambahan dana TKD dari provinsi. Aceh Barat disebut dikelompokkan sebagai daerah yang tidak terdampak musibah, sehingga hanya menerima tambahan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).
Padahal, Pemerintah Aceh diketahui memperoleh penyesuaian dana DOKA sebesar Rp75 miliar yang wajib didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota. Dari alokasi tersebut, Aceh Barat hanya menerima sekitar Rp1,09 miliar.
“Kami sangat terkejut dan mempertanyakan kepada Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), apa indikatornya, bagaimana rumusnya, dan apa dasar kebijakan ini sehingga Aceh Barat tidak mendapatkan perhatian,” ujar Bupati. Jum’at 17 April 2026.
Kekecewaan ini juga dipicu oleh tidak terealisasinya bantuan lain sebelumnya, seperti rencana pembangunan rumah sakit regional. Padahal, sempat ada peluang pendanaan dari pengalihan dana Pekan Olahraga Aceh (PORA) sebesar Rp80 miliar. Namun rencana itu dibatalkan dengan alasan akan dialihkan melalui skema dana TKD.
Belakangan, dana TKD tersebut juga tidak terealisasi dengan alasan belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.
Situasi ini memicu spekulasi di tengah masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah terdapat agenda tersembunyi atau bahkan motif politik di balik keputusan tersebut.
Menanggapi hal itu, Bupati memilih bersikap hati-hati. Ia enggan berspekulasi lebih jauh dan tidak ingin polemik ini berkembang menjadi konflik dengan Pemerintah Aceh.
“Saya tidak ingin berspekulasi, apalagi sampai dibenturkan dengan Gubernur. Saya juga tidak ingin melapor, karena tidak ingin menjadi beban bagi beliau. Saya menjaga itu,” tegasnya.
Bupati menegaskan bahwa sikap yang diambilnya murni untuk memperjuangkan hak daerah, bukan bagian dari dinamika politik yang tengah berkembang di tingkat provinsi.
“Saya hanya memperjuangkan hak masyarakat Aceh Barat. Tidak ada urusan dengan dinamika politik yang sedang gaduh saat ini,” tambahnya.
Ia berharap Tim Anggaran Pemerintah Aceh dapat memberikan penjelasan terbuka terkait dasar penentuan alokasi dana tersebut, guna menghindari kesalahpahaman dan spekulasi di tengah publik. (*)
