Pemko Banda Aceh dan BRIN Perkuat Ekosistem Riset, Dorong Pembentukan Bapperida

Pemko Banda Aceh dan BRIN Perkuat Ekosistem Riset, Dorong Pembentukan Bapperida

Mediasatunews.com | Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh mendorong penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah melalui kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui percepatan perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banda Aceh, Jalaluddin, saat menerima kunjungan tim BRIN di Pendopo Wali Kota Banda Aceh, Rabu (12/8/2026).

Rombongan BRIN dipimpin Dr. Muhamad Amin dari Direktorat Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah, Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, yang juga menjabat Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah BRIN.

Jalaluddin mengatakan kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem dan ekosistem riset di Banda Aceh. Ia berharap BRIN dapat memberikan pendampingan, termasuk menempatkan peneliti untuk mendukung pengembangan riset dan inovasi di daerah.

“Kami berharap BRIN dapat menempatkan peneliti di Bappeda. Sekaligus mendorong proyek percontohan di Banda Aceh untuk pemanfaatan hasil riset BRIN terkait pengelolaan sampah, kebencanaan, energi, serta akses terhadap skema pendanaan riset,” kata Jalaluddin.

Ia mengatakan Banda Aceh telah mengembangkan sejumlah inovasi berbasis digital, seperti GIS Center, Command Center, dan MPP Digital. Selain itu, selama sembilan tahun terakhir, Bappeda telah melaksanakan 36 kajian terkait berbagai persoalan daerah, mulai dari UMKM, kemiskinan, sampah, drainase, transportasi, hingga kebencanaan.

Menurut Jalaluddin, tantangan saat ini adalah memastikan hasil riset dan kajian tersebut dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Tantangan kami sekarang adalah mengintegrasikan dan meningkatkan levelnya agar riset tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi menjadi kebijakan dan solusi nyata. Di sini kami mengharapkan dukungan dari BRIN,” ujarnya.

Dorong Pembentukan Bapperida

Pemko Banda Aceh juga berkomitmen memperkuat fungsi riset dan inovasi daerah melalui pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) yang diintegrasikan dengan Bappeda menjadi Bapperida.

Jalaluddin mengatakan Pemko Banda Aceh telah mengusulkan penguatan fungsi Brida dalam struktur Bappeda sejak 13 Januari 2026. Ia berharap proses tersebut mendapat pendampingan dari BRIN.

Sejumlah agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025–2029 juga dinilai membutuhkan dukungan riset dan inovasi. Di antaranya Banda Aceh Academy, penguatan UMKM melalui aplikasi Usaha Teman, penanganan sampah melalui program ASRI, serta pengembangan Banda Aceh sebagai Kota Parfum berbasis nilam.

“Kami berharap ada pendampingan untuk penguatan Bappeda, akses terhadap peneliti dan laboratorium BRIN, proyek percontohan living laboratory, pemanfaatan hasil riset BRIN untuk pengelolaan sampah, kebencanaan, energi, nilam, UMKM, serta akses terhadap skema pendanaan,” sebutnya.

Sementara itu, Muhamad Amin mengapresiasi langkah Pemko Banda Aceh dalam memperkuat riset dan inovasi daerah. Ia mendukung percepatan pembentukan kelembagaan Bapperida di Banda Aceh.

“Saat ini 28 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota sudah membentuk Brida atau Bapperida. Di Aceh baru ada di enam kabupaten/kota. Banda Aceh memiliki potensi besar dengan indeks daya saing tertinggi di Aceh serta sumber daya yang kuat dari keberadaan USK, UIN Ar-Raniry, dan perguruan tinggi lainnya,” ujar Amin.

Ia juga mendorong pelaksanaan proyek percontohan dengan memanfaatkan teknologi hasil riset BRIN untuk menjawab berbagai kebutuhan di Banda Aceh, termasuk pengelolaan sampah dan penyediaan air minum.

Selain itu, BRIN membuka peluang dukungan melalui skema pendanaan riset untuk pemerintah daerah.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Setdako Banda Aceh, M. Nurdin, beserta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.[]

Exit mobile version