Mediasatunews.com | Banda Aceh – Khaidir Abdurrahman, seorang putra Aceh yang memiliki rekam jejak di dunia sosial, politik, hingga pemerintahan, terpilih sebagai salah satu anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) periode 2026-2031.
Ia ditetapkan bersama Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai anggota BPK RI setelah keduanya mengikuti rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon anggota BPK RI di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jakarta, Senin (5/10/2026).
“Berdasarkan hasil rapat internal Komisi XI DPR RI yang diselenggarakan secara musyawarah untuk mufakat, Komisi XI DPR RI telah menyepakati dan menetapkan Nyoman Adhi Suryadnyana dan Saudara Khaidir Abdurrahman sebagai calon anggota BPK terpilih untuk periode 2026-2031,” tulis salinan keputusan sebagaimana disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhmad Misbakhun.
Lantas, siapakah Khaidir Abdurrahman? Berikut ini adalah profil lengkapnya.
Siapa Khaidir Abdurrahman?
Khaidir Abdurrahman bukanlah sosok asing di mata publik, khususnya bagi masyarakat Aceh Utara. Khaidir merupakan seorang mantan aktivis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menentang pemekaran Aceh menjadi beberapa provinsi.
Khaidir juga pernah memperjuangkan regulasi turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) tentang pembagian sumber daya alam minyak dan gas bumi, 70 persen untuk pemerintah daerah dan 30 persen untuk pemerintah pusat.
Karier politik Khaidir telah dimulai sejak tahun 2009 hingga dengan sekarang. Pada tahun 2009, Khaidir Abdurrahman berhasil mewakili suara Daerah Pemilihan (Dapil) enam yang meliputi Kecamatan Baktiya, Baktiya Barat, Seunuddon dan Jambo Aye untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara.
Selama lima tahun bertugas menjadi penyambung lisan masyarakat Aceh Utara melalui parlemen DPRK, Khaidir meninggalkan jejak monumental berupa sejumlah prestasi signifikan.
Diantaranya terkait penganggaran untuk pembangunan Kantor Bupati Aceh Utara baru di kawasan Landing Kecamatan Lhoksukon serta pemindahan Ibukota Aceh Utara dari Lhokseumawe ke Lhoksukon.
Pada tahun 2014, Khaidir Abdurrahman kembali mendapat kepercayaan masyarakat Aceh untuk menjadi penyambung aspirasi publik di parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Saat itu Khaidir bertugas di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan hingga kesehatan.
Ketika menjabat sebagai anggota DPR RI, Khaidir sangat konsen dengan isu kesehatan masyarakat. Pada satu waktu, Khaidir pernah mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia agar membangun rumah sakit permanen untuk jamaah haji Indonesia di Arab Saudi.
Khaidir menilai kebutuhan pelayanan kesehatan jamaah haji Indonesia sifatnya sangat mendesak. Terlebih jika Indonesia memiliki rumah sakit sendiri di Arab Saudi, rumah sakit tersebut dapat terpakai selama musim haji dan umrah.
Jika Indonesia memiliki rumah sakit permanen di Arab Saudi, maka Indonesia juga tidak perlu lagi mengalokasikan dana untuk menyewa gedung guna pelayanan kesehatan di Arab Saudi. Kebijakan itu sekaligus akan membuat iuran haji menjadi lebih murah untuk dijangkau umat muslim se-Indonesia.
Khaidir juga sangat konsen dengan isu ketenagakerjaan, khususnya untuk perlindungan tenaga kerja asal Indonesia di luar negeri. Menurut Khaidir, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berangkat ke luar negeri masih kurang mendapat perlindungan hukum dari negara.
Selain itu, Khaidir Abdurrahman juga pernah aktif sebagai Ketua dari Perwakilan Koordinasi OISCA di Banda Aceh (1995-1997), Ketua Assosiation of Asian Pasifik Agriculture Manajemen Training (OSATO) di Jepang (1997-2000), dan Ketua Persatuan Masyarakat Aceh Serantau (2000-2001).
Sebelum bergelut di kancah politik, Khaidir pernah bekerja di berbagai perusahaan, diantaranya sebagai Instruktur di PT PIM (1995-1996), Leader of Production Planning di PT Sanken Indonesia (2000-2004), Project Coordinator di UN FAO (2004-2005) dan DM Program Officer di Japaness Red Cross society (2006-2009).
Selain itu, lelaki yang mengambil pendidikan sarjananya di Universitas Malikussaleh Lhokseumawe (Unimal) ini juga pernah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Jepang berupa Penghargaan Koordinator Program Anak Asuh. []
