Biro Isra Aceh Gelar Diskusi Publik Qanun Penyiaran, Dorong Media Sosial Produktif dan Bernilai Syariah

Biro Isra Aceh Gelar Diskusi Publik Qanun Penyiaran, Dorong Media Sosial Produktif dan Bernilai Syariah

Mediasatunews.com | Bireuen – Pemerintah Aceh melalui Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat (Isra) Setda Aceh menggelar diskusi publik tentang Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Kegiatan ini menghadirkan akademisi, unsur pemerintah, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh, serta mahasiswa.

Diskusi berlangsung hangat dan interaktif dengan menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Biro Isra Setda Aceh, Dr. Drs. Yusrizal, dan akademisi Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh (UMMAH).

Berbeda dengan pembahasan qanun penyiaran pada umumnya yang lebih banyak menyoroti aspek teknis televisi dan radio, diskusi kali ini juga membahas tantangan pemanfaatan media sosial agar lebih produktif, edukatif, dan sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam.

Dalam pemaparannya, Kepala Biro Isra Setda Aceh, Yusrizal, menegaskan bahwa kekhususan Aceh dalam penerapan syariat Islam dan pelestarian adat harus tercermin dalam penyelenggaraan penyiaran maupun aktivitas masyarakat di ruang digital.

“Aceh ini istimewa. Kita memiliki syariat Islam, adat, dan nilai-nilai keacehan. Nilai-nilai inilah yang harus kita bawa ke dalam ruang digital dan penyiaran. Qanun ini harus memastikan media di Aceh bukan hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan berdakwah,” ujar Yusrizal.

Ia menambahkan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan ekosistem media yang sehat. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, tetapi membutuhkan dukungan akademisi, media, tokoh agama, sekolah, dan masyarakat.

Menurutnya, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan generasi muda sehingga perlu diisi dengan konten yang positif dan bermanfaat.

“Media sosial hari ini sudah menjadi ruang hidup anak-anak kita. Jika tidak kita isi dengan konten yang baik, konten yang tidak baik akan mengisinya. Karena itu, kita dorong satu gampong satu konten dakwah, satu sekolah satu konten edukasi, dan satu pemuda satu karya produktif,” tegasnya.

Sementara itu, akademisi UMMAH, Agung Pangeran Bungsu, menekankan pentingnya literasi digital sebagai fondasi penerapan Qanun Penyelenggaraan Penyiaran.

Menurutnya, tantangan utama saat ini bukan hanya persoalan regulasi, melainkan masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam memilah dan menyaring informasi.

Transformasi penyiaran digital di Aceh, katanya, bukan sekadar perubahan teknologi, tetapi juga upaya membangun ekosistem informasi yang sehat, kredibel, dan bertanggung jawab.

Karena itu, diperlukan peningkatan literasi digital, kepatuhan terhadap etika penyiaran dan nilai-nilai syariat Islam, serta komitmen bersama dalam melawan berita bohong (hoaks) dan disinformasi.

Mahasiswa dan akademisi juga diharapkan berperan aktif menjadi agen perubahan dalam mewujudkan ruang digital Aceh yang cerdas, beretika, dan berintegritas.

Narasumber UMMAH lainnya, Muhammad Harun, menyebutkan bahwa hoaks, ujaran kebencian, dan konten yang tidak mendidik dapat menyebar dengan cepat akibat rendahnya literasi media di tengah masyarakat.

Ia menilai penerapan qanun penyiaran perlu didukung pendidikan literasi media sejak dini, baik di sekolah, kampus, maupun dayah.

“Mahasiswa dan pelajar harus kita dorong bukan hanya menjadi penonton, tetapi juga produsen konten yang cerdas, bernilai Islam dan budaya, serta bertanggung jawab,” jelasnya.

UMMAH juga mendorong agar penerapan qanun penyiaran dapat memberikan ruang lebih luas bagi kampus dan pelajar untuk berkarya melalui podcast edukasi, dakwah digital, serta konten promosi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berpotensi menjadi sumber ekonomi kreatif bagi generasi muda Aceh.

KPI Aceh: Penyiaran Harus Sehat dan Bermartabat

Dari sisi pengawasan, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh menegaskan bahwa penyelenggaraan penyiaran harus berpedoman pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), serta memperhatikan nilai-nilai keistimewaan Aceh.

Penyiaran yang sehat harus mampu melindungi anak, menghormati perempuan, tidak menyebarkan hoaks, serta menghindari konten yang merendahkan martabat manusia.

Di tengah perkembangan media sosial, setiap orang berpeluang menjadi pembuat dan penyebar konten. Karena itu, etika penyiaran dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi perlu menjadi perhatian bersama.

KPI Aceh juga mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial harus disertai tanggung jawab, terutama dalam menjaga ketertiban umum dan menghormati nilai-nilai syariat Islam yang berlaku di Aceh.

Sebagai bentuk dukungan terhadap penyiaran yang sehat, KPI Aceh membuka ruang kolaborasi dengan Pemerintah Aceh dan perguruan tinggi melalui pengawasan partisipatif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pihak yang menyampaikan pengaduan, tetapi juga turut mengawasi dan mengedukasi lingkungan sekitarnya.[]

Exit mobile version